Jakarta – Komisi XI DPR RI menerima laporan keuangan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Kamis (19/07) di Gedung Nusantara I, DPR-MPR RI, Jakarta. RDP juga dihadiri oleh Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pusat Statistik.
Untuk itu, Komisi XI DPR RI meminta LKPP untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan. “Komisi XI DPR RI meminta kepada BPK, BPKP, LKPP dan BPS untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan BPK.” Kata Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafisz Tohir dalam kesimpulannya.
Selain itu, Komisi XI DPR RI juga mengapresiasi kinerja LKPP dan lembaga lainnya sepanjang 2017 dan meminta untuk meningkatkan kinerjanya di 2018. “Komisi XI DRP RI meminta BPK, BPKP, LKPP dan BPS untuk menjaga dan meningkatkan kinerjanya pada masa yang akan datang.” Ungkap Thohir.
Untuk Tahun Anggaran 2019 LKPP mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.268.902.107.000 yang diputuskan dalam RDP Komisi XI DPR RI 2 Juli 2018. Alokasi anggaran tersebut akan digunakan untuk program prioritas nasional seperti Integrasi Sistem Monitoring PBJP dengan Aplikasi Keuangan Pusat dan Daerah serta Sistem Perencanaan PBJP yang terintegrasi dengan Renja dan RKA KL serta sistem penganggaran daerah. (fan)
Sumber: http://www.lkpp.go.id/