Penerapan sistem pengembangan dan pembinaan SDM serta kelembagaan pengadaan yang efektif merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan reformasi pengadaan.
Karenanya, Direktorat Pengembangan Profesi Kelembagaan LKPP menggelar Rapat Koordinasi Nasional Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kementerian/Lembaga dengan tema Percepatan Pembentukan UKPBJ Kementerian/Lembaga sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan pada Rabu dan Kamis, 10 – 11 April 2019 di Manado, Sulawesi Utara. Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 70 Kementerian/Lembaga di Indonesia.
Saat ini, belanja Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah berada di angka Rp 2.001 Trilyun, dengan belanja barang/jasa pemerintah yang terus meningkat, maka kompleksitas dalam pengadaan turut meningkat sehingga kompleksitasnya harus didukung oleh SDM yang profesional serta organisasi pengadaan yang modern.
Pembentukan UKPBJ merupakan suatu bentuk kontribusi dalam pembangunan nasional. Dalam pembukaan, Roni menyampaikan bahwa saat ini pada beberapa Kementerian dan Lembaga, didalamnya belum terdapat fungsional pengadaan bukan karena ketidakmampuan, tetapi karena memang belum menjadi hal yang menarik dalam insentif dan tunjangan yang relatif kecil.
Lebih lanjut, Roni mengungkapkan “Ada Kementerian dan Lembaga yang menunjukkan apresiasi dengan minat lebih, namun ada juga yang masih sama dan ini merupakan suatu amanah yang kita tidak bisa ukur dengan kinerja atau insentif resiko dan tunjangan kerja tambahan beban kerja. Yang kita nilai adalah bahwa kita berkontribusi dalam pembangunan nasional, dan menjadi bagian yang menyelesaikan masalah pembangunan nasional.”
Wakil Gubernur Sulawesi Utara Steven Kandouw turut hadir dalam pembukaan Rakornas UKPBJ. Kandouw berpesan walaupun kita harus prudent, kita juga harus cepat dalam pengadaan. Bukan saatnya lagi lambat tapi selamat, namun kita saat ini harus cepat dan tepat dalam pengadaan barang dan jasa. “Saya setuju dengan bagaimana doktrin LKPP untuk pengadaan bukan sekedar mengada2, namun harus sesuai dengan output dan outcome, bahkan harus sustainable.” Ungkapnya.
Rakornas UKPBJ berlangsung selama dua hari, di isi dengan diskusi mengenai kelembagaan UKPBJ di Kementerian Lembaga, sosialisasi pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dan pemenuhan 17 standar layanan pengadaan secara elektronik, dan diakhiri oleh konfirmasi peta jalan
Sumber: http://www.lkpp.go.id/