Jakarta – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah meminta peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi sektor pengadaan barang/jasa pemerintah. LKPP telah menyediakan sarana untuk memudahkan masyarakat untuk mengawasi dan melapor jika menemukan kecurangan ataupun indikasi korupsi.
Demikian diungkapkan oleh Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP Ikak Patriastomo dalam peluncuran Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pengadaan Bebas Korupsi, Kamis (01/11) di Jakarta.
Ikak sepakat bahwa proses pengadaan dari awal hingga hasilnya seharusnya tidak ada yang rahasia dan dapat diakses oleh masyarakat. Untuk itu, masyarakat harus mengambil peran penting bukan hanya sebagai pelapor, tetapi juga ikut membangun sistem dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Hari ini sudah banyak kanal yang di bangun seperti portal Lapor! dan portal Lapor Hendi. Saat ini kami perlu menggerakkan masyarakat untuk jangan segan melaporkan dan menyampaikan informasi, terlepas dari info tersebut memadai atau tidak. Kalau pengawasan tidak terjadi, maka semakin susah melakukan penindakan.” Lanjut Ikak.
Lebih lanjut ia mengatakan, biasanya proses perencanaan menjadi tahapan paling rawan dalam pengadaan barang/jasa. LKPP mencatat, tahun 2017 sudah masuk sebanyak 506 pengaduan terkait korupsi pengadaan di 146 institusi. Nilai kerugian mencapai Rp7,5 triliun. “Memang pencegahan korupsi harus dari awal, mulai dari perencanaan,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Direktur Litbang KPK Wawan Wardiana. Menurut data KPK, tren korupsi saat ini bergeser ke perencanaan. Sebelum reformasi, modus penyelewengan yang dilakukan sebagian besar berada di tahap pelaksanaan, seperti manipulasi jumlah barang dan spesifikasi sehingga tidak sesuai. “Namun kini, modus terjadi di tahap perencanaan. KPK mendorong pemerintah pusat maupun daerah melakukan integrasi antara perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang jasa untuk menjadi satu siklus sinkronisasi di setiap tahapan pengadaan barang dan jasa. “ kata Wawan.
Di sisi lain, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto menyatakan, pemerintah juga perlu meningkatkan integritas agar masyarakat percaya terhadap pemerintah. Ia menyebut perlunya gerakan masyarakat, pemerintah dan swasta. “Namun awalnya harus ada trust pada pemerintah dan hal tersebut bukan hal yang mudah seperti membalikkan telapak tangan. Pemerintah harus bersih, transparan, juga membuka pelayanan tanpa sekat, sehingga masyarakat dapat mengadukan persoalan yang terjadi di lingkungan.” Ungkapnya.
Peserta yang datang dari berbagai kalangan sangat antusias mengikuti talkshow yang diselenggarakan oleh LKPP. Banyak pertanyaan dan diskusi yang disampaikan oleh para peserta kepada narasumber. Diharapkan nantinya seluruh elemen masyarakat dapat turut serta bersama-sama mengawasi pengadaan barang dan jasa pemerintah agar bersih bebas dari korupsi.
Peluncuran Koalisi Masyarakat Sipil, Kawal Pengadaan Bebas Korupsi juga menghadirkan Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto, Sekjen Tranparency International Indonesia Dadang Trisasongko, Walikota Semarang Hendrar Pribadi, Walikota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto dan sejumlah organisasi kemasyarakatan. (anr/pdl)
Sumber: http://www.lkpp.go.id/