Jakarta – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menyetujui pagu anggaran LKPP untuk tahun 2018 sebesar Rp. 224,8 miliar dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), Kamis (19/10) di Gedung Nusantara Komplek DPR-MPR, Jakarta. Kepala LKPP Agus Prabowo menyatakan siap untuk bekerja maksimal agar penggunaan anggaran dilaksanakan dengan baik dan efisien. Selain itu, Agus juga meminta dukungan untuk mengejar tiga target utama di 2018.
“Dukungan ini saya harapkan berasal dari network bapak ibu anggota (Komisi XI-red) dari dapil masing-masing terhadap tiga hal yang akan dilakukan LKPP, yaitu cloud data center, e-katalog lokal, dan insentif (untuk pengelola pengadaan).” kata Agus.
Di tahun 2018, LKPP menargetkan tiga kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mengubah wajah pengadaan barang/jasa di Indonesia. Pertama, pembangunan cloud data center di 34 provinsi. Jika terlaksana, maka LKPP akan memiliki backup system yang mumpuni dan siap dengan infrastruktur big data dalam penyediaan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, seperti monitoring, analisis market, dsb.
Kedua, mengejar perluasan produk yang tercantum dalam sistem e-katalog. Jumlah produk yang tercantum memang meningkat pesat setiap tahunnya, namun hal itu masih belum cukup untuk memfasilitasi kebutuhan pemerintah. Oleh karena itu, LKPP akan mencoba untuk mendesentralisasikan-nya dengan skema e-katalog lokal yang dimuat secara nasional melalui e-katalog LKPP.
“Ciri dari barang yang dapat di e-katalog-lokal-kan adalah yang sifat pergerakan barangnya hanya lokal saja seperti beton curah, aspal curah, dll. Yang kedua, adalah produk UKM lokal yang bisa dipasarkan secara nasional. Jika katalog lokal ini sudah berkembang maka kita akan memiliki e-marketplace yang sangat besar di Indonesia, dan ini yang akan mengubah wajah pengadaan di masa depan. “ lanjut Agus.
Dan yang ketiga adalah pemberian insentif kepada para pengelola pengadaan. Berdasarkan pengalaman LKPP masih banyak daerah yang menganggap pengadaan hanya sebatas lelang, padahal kenyataanya lebih dari itu. Seandainya mereka mendapatkan insentif yang memadai, maka kualitas pengadaan Indonesia dipercaya akan semakin baik.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Sidang RDP DPR RI Komisi XI Melchius Mekeng berpesan agar penggunaan anggaran dilaksanakan dengan baik dan efesien, karena kondisi penerimaan negara saat ini belum optimal. “Penghematan belanja pemerintah perlu dilakukan agar kondisi keuangan negara menjadi sehat dan tidak terseok-seok. “ katanya.
Selain LKPP, Komisi XI DPR RI juga menyetujui pagu anggaran Kementerian Keuangan sebear Rp. 45,6 triliun, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan perubahan menjadi Rp 1,99 triliun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rp 2,84 triliun, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Rp 1,45 triliun dan Badan Pusat Statistik (BPS) Rp 4,76 triliun. (res)
Sumber : http://www.lkpp.go.id/