5.2 SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik yang Dikecualikan

Dasar Hukum:
1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Keputusan Gubernur Kalbar No. 7/DISKOMINFO/2020 tentang Pembentukan Pengelola
Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat